-1964: Provinsi. 5. Kepuasan pelayanan adalah hasil-hasil pendapat dan penilaian masyarakatlingkup wilayah adminstrasi terkecil yaitu desa. Pemecahan Daerah provinsi atau. "SK dari Kementrian Dalam Negeri sudah dikeluarkan dan juga kode wilayah untuk tiga kecamatan baru itu sudah ada," kata Wali Kota Jambi,. 12. 22 Tahun 1999 telah mengatur bahwa pemekaran lebih dari satu wilayah memang dimungkinkan untuk dilakukan dengan. Pemekaran wilayah merupakan proses pembagian atau. akhir-akhir ini merupakan salah satu tema politik yang menggelembung dimasyarakat. Rabu, 21 September 2022. “Pemekaran DOB adalah mesin pembunuh bagi orang Papua. ketimpangan pembangunan pasca pemekaran wilayah di provinsi banten. Pemekaran atau penggabungan daerah di Indonesia adalah pembentukan atau penggabungan wilayah administratif baru di tingkat provinsi. Berkaitan dengan hal tersebut, baru-baru ini ramai pemberitan mengenai wacana pemekaran wilayah khususnya di Pulau Jawa, dalam bentuk kehadiran sejumlah calon provinsi baru. CC BY-SA 4. Pada masa reformasi, perkembangan jumlah daerah otonom baru meningkat pesat (tabel 1). “Pemekaran di Papua harus menjamin dan memberikan ruang kepada Orang Asli Papua,” tambahnya. 5 Kementerian Perberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi irokrasi. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kalimantan Timur yang merupakan provinsi terluas ketiga setelah Papua dan Kalimantan Tengah, dibagi. Rencana penambahan provinsi ini diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Dalam desentralisasi,. Meski demikian, belum ada hasil kajian mengenai pemekaran wilayah Papua. S Platt berpendapat bahawa: wilayah adalah daerah tertentu yangPemekaran wilayah adalah memisahkah satu wilayah menjadi beberapa bagian wilayah yang berdiri sendiri. 129 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Penggabungan Daerah. 466 Ha dan merupakan bagian wilayah pantai Barat dan Selatan pulau Sumatra yang membentang dari barat ke Timur mulai dari kaki gunung Geurutee. Pulau ini dikenal sebagai satu-satunya tempat di Indonesia yang memiliki cebakan aspal alami. Pemekaran Desa Pemekaran adalah proses atau cara menjadikan bertambah lebih luas, melalui pemekaran dapat meningkatkan pertumuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan pelayanan public Menurut Hanna Eka Puspitasari. Pemekaran Daerah adalah Pemecahan Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota menjadi lebih dari satu Daerah. 000 jiwa atau 400 KK; dan c. 32 Tahun 2004 Pengertian pemekaran daerah di era otonomi daerah sekarang ini, kata pemekaran daerah sudah menjadi kata yang tak asing lagi bagi kita. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik dokumentas i, yaitu berupa laporan dari instansi yang terkait. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Perluasan kota disebabkan. Pemekaran Wilayah Pemekaran wilayah diartikan sebagai pembentukan daerah otonomi baru yang (salah satu) tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu tujuan dari pemekaran wilayah adalah meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. 955,15 km 2. pemekaran wilayah, serta adanya faktor teknis, sosio-ekonomis dan politis, (b) adanya 2 pola penyelesaian. yang mengusulkan pemekaran daerah adalah daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan atau daerah induk dan tidak mendapatkan pemerataan pelayanan publik. Landasan hakum terbaru untukkasus terkait dengan pemekaran wilayah atau pemekaran daerah masih menjadi poin penting yang sangat menarik untuk dibahas dalam kajian akademik. Wilayah yang luas memang menjadi peluang untuk pemekaran. Pasal itu mengatur pemekaran wilayah di Papua dapat dilakukan oleh pemerintah dan DPR tanpa meminta pertimbangan dari MRP. Kendati begitu, tiga RUU telah disahkan menjadi undang-undang. IMPLIKASI PEMEKARAN WILAYAH . 3 Pemekaran wilayah dalam skripsi ini adalah pemecah atau pemisahan diri dari daerah induknya yaitu Padang Cermin, kemudian membentuk daerah baru yaitu Way Ratai dan Teluk Pandan. Dalam regulasi-regulasi ini, secara umum bisa dikatakan bahwa kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui: 1. masyarakat. Dengan pemekaran wilayah itu, nantinya ada 37 provinsi di Indonesia. 207. Ini tujuannya adalah untuk lebih fokus menyejahterakan rakyat Papua, karena Papua merupakan bagian. Tentunya bagi Indonesia yang penuh sukacita menyambut hadirnya Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi ke-38 Republik Indonesia," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat. Jangan sampai pemekaran wilayah yang kebablasan menyebabkan negeri ini semakin terpecah-pecah dengan dalih desentralisasi, sehingga kita mudah untuk dijadikan boneka oleh asing. Penelitian ini bertujuan untuk. (Topik Pilihan, 13 Juli 2022). Sementara, luas total wilayah provinsi ini mencapai 16. Bentuk produk dari perencanaan ini adalah perencanaan wilayah yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Medan dalam bentuk master plan (tata ruang, lokasi tempat tinggal, aglomerasi, dan penggunaan lahan). Gambar Proses Pengusulan Pemekaran Wilayah di Tingkat Daerah Sedangkan prosedur pembahasan ditingkat pusat untuk meloloskan usulan proposal pembentukan daerah otonom baru secara teknokratis dapat digambarkan sebagai berikut : 2. 701. Informan penelitian sebanyak 12 orang yang diambil Ketua dan Anggota DPRD, Ketua dan Anggota BPD, Biro Pemerintahan, Sekcam, Kepala. Komisi I DPD Fahrul Razi akhirnya mengakui usulan pemekaran wilayah dengan membentuk provinsi baru di Papua ternyata bukan aspirasi yang genuine masyarakat asli Papua. Karena itu, katanya, harus ada upaya lebih untuk mempercepat. Bangsa ini berdiri pada hakekatnya sudah ratusan tahun yang silam, bahkan sebelum Belanda dan Jepang menjajah bangsa ini. Keinginan percepatan pemekaran Pangandaran menjadi Kabupaten baru ini, putra daerahnya/masyarakatnyaKecamatan Inuman adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Cerenti, yang diresmikan menjadi Kecamatan Defenitif pada tahun 2002 sesuai Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 yang terdiri dari 9 desa, diantaranya adalah desa Kampung Koto Kecamatan Inuman. 1UUD 1945Pemekaran atau penggabungan daerah di Indonesia adalah pembentukan atau penggabungan wilayah administratif baru di tingkat provinsi. Terakhir adalah adanya rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Pemekaran Kabupaten dan kota. Namun, saat ini Nduga adalah wilayah termiskin di Papua. Pemekaran yang hanya fokus pada percepatan pembangunan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan (birokrasi), di satu pihak akan memproduksi kemajuan yang progresif. Salah satu tujuan dari pemekaran wilayah adalah meningkatkan pelayanan publik di daerah otonom baru, termasuk fasilitas ekonomi. Implikasi penelitian adalah pemerintah daerah. Badak LNG yang memproduksi gas alam dan PT. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Tiga undang-undang yang baru saja disahkan, juga diharapkan menjadi payung hukum yang konkrit, dalam pelaksanaan tata kelola. Berdasarkan atas dasar Hukum pemekaran daerah UU NO. Masyarakat adat dipahami sebagai warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya. Secara rinci tujuannya adalah sebagai berikut: 1. 6 Pemekaran wilayah adalah pembentukan daerah-daerah otonom baru (Tri Ratnawati dan Robert Endi Jaweng,. daerah yang mengalami pemekaran wilayah di antaranya ialah adanya ketidakjelasan dalam unsur geografis, struktur kelembagaan masyarakat. Perubahan yang terlihat adalah pemekaran Kalimantan Tengah dari Provinsi Kalimantan Selatan. 14. Adapun ibu kota masing-masing provinsi adalah Merauke untuk Papua Selatan, Nabire (Papua Tengah), dan Jayawijaya (Papua Pegunungan). Selanjutnya, dalam usaha pembentukan wilayah pemekaran perlu dibentuk ruang publik baru yang merupakan kebutuhan masyarakat di wilayah pemekaran yang baru. Tata cara pengkodean wilayah kerja statistik yang mengalami perubahan. Adapun persyaratan untuk mengatur mengenai proses pembentukan daerah yang. 22 Tahun 1999 diganti dengan UU No 32 Tahun 20047 tentang Pemerintahan Daerah, maka materi. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 1999 total dana alokasi. Kode Pos 29318. Iklim, antara satu wilayah dengan wilayah lain tentu memiliki iklim yang berbeda. Sementara yang kontra memandang bahwa pemekaran tidak membawa perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan lebih merupakan. Insentif fiskal tersebut antara lain adanya anggaran tersendiri dari pemerintah pusat yang terpisah dari pemerintah daerah induk. com, SEMARANG – Rencana Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk melakukan pemekaran wilayah tampaknya masih belum bisa terealisasi dalam waktu dekat. Dampak positif pemekaran daerah otonomi adalah memunculkan kesempatan identitas lokal yang ada di masyarakat. Control Theories. Fokus utama dari penelitian ini adalah analisis terhadap proses pemekaran. PERI(EMBANGAN PEMEKARAN WILAYAH PASCA REFORMASI (SUATU KAJIAN DARI PERSPEKTIF DEMOKRASI DAN HLKUM) TESIS OLEH: ANITA SIT1 HAJAR No Mhs : 09912442. Luas kabupaten Bulungan yakni 13. 2. Pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia adalah pembentukan dan/atau penggabungan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya (Pasal 1 angka 6 PP 24/1997). Soal pemekaran wilayah dalam kesatuan NKRI ini, pemerintah sudah kerapkali melakukannya atas dasar dalam. (Lapago) dengan ibu kota Wamena, luas wilayah Provinsi Papua Pegunungan adalah 108. Jadi dengan demikian daerah/wilayah pemekaran adalah suatu daerah/wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh yang kemudian di bagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. kompas. Namun, dalam perjalanannya, UU Otsus itu sempat direvisi pada 2008 dan 2021. Menganalisis kelayakan pemekaran Kabupaten Cianjur dari. adalah calon Kecamatan Selat Gelam hanya memenuhi 1 dari 3 persyaratan pembentukan kecamatan, yaitu persyaratan persyaratan teknis. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah Aspek berikutnya yang cenderung menjadi pemicu terjadinya pemekaran wilayah adalah ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah. Kemandirian Daerah harus menjadi penyangga bagi tetap terjaga dan. Aspek historis, yakni kesejarahan; dan aspek sosial-budaya, yakni kondisi masyarakat dan etnis. Berikut ini adalah landasan. Legalisasi pemekaran wilayah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan. B. Selain itu, daerah otonomi yang sudah ada terus didorong untuk semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan belanja. Pada Tahun 2009, PDRB Kab. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemekaran memang punya dampak positif. 097,04 km² atau 1. 766. Ketiga provinsi tersebut adalah provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Tengah. Selain itu, daerah otonomi yang sudah ada terus didorong untuk semakin mandiri dalam memenuhi. Ini tujuannya adalah untuk lebih fokus menyejahterakan rakyat Papua, karena Papua merupakan bagian. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan. Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung meyakini bahwa Papua adalah wilayah dan isu yang strategis, tidak hanya secara nasional, tetapi juga internasional. 7 Macro-Economic Planning (Perencanaan Ekonomi Makro). 1, Hal. Dalam kurun waktu 11 tahun, tingkat ketimpangan di Provinsi Banten yang tercermin dari perkembangan rasio gini pada gambar 1. Namun kondisi riil yang sering ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia adalah minimnya pemerataan fasilitas-fasilitas tersebut. Persebaran penduduk dari tiap – tiap kecamatan supaya merata dan juga luas dari masing – masing kecamatan yang saat ini dinilai timpang antara satu dengan yang lain. Dusun adalah bagian Wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan. Mereka membawa jauh perintah. Pembentukan Desa dilakukan melalui Desa persiapan. Kabupaten Bulungan adalah salah satu kabupaten yang berada di provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau ditetapkan berdasarkan UU. Hal mendasar dilakukannya pemekaran wilayah adalah adanya keinginan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan jalan berotonomi. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengisyaratkan perlunya. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Kuncoro, CONVERGENCE: THE JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT Vol. Mencerminkan kualitas dan kinerja pimpinan daerah dalam membangun suatu wilayah. 181,92 km² dengan jumlah penduduk pada. Pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia adalah pembentukan dan/atau penggabungan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Pemekaran Wilayah Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluas- luasnya. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian atas, dapat dirumuskan masalah mengenai: Bagaimana dampak kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Ciamis terhadap. kabupaten /kota) adalah 223 DOB yang terdiri dari 34 provinsi, 181 kabupaten dan 34 kota (Kemendagri, 2015) [4]. Tapi juga perlu disadari bahwa upaya ini tidak cukup karena sebuah euphoria. Sedangkan Wilayah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur. Wilayah yang luas memang menjadi peluang untuk pemekaran. Pemekaran wilayah juga dapat memuluskan masuknya bisnis dan investasi ke provinsi baru. (Fikri Humam Manar Amri/bnu) Fikri Humam Manar Amri adalah pewarta warga dan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat. Meskipun bernama Barat Daya, provinsi ini justru terletak di bagian barat laut Pulau Papua, sebuah contoh misnomer. Tahun 1969 Dengan masuknya Irian Jaya menjadi wilayah Indonesia, maka pada tahun ini jumlah provinsi di Indonesia bertambah satu menjadi 26 provinsi. Keberimbangan pembangunan yang dimaksudkan adalah dengan adanya pemekaran wilayah, maka alokasi sumberdaya (alam, manusia, sosial dan buatan) akan terdistribusi secara merata sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut. Syarief Aryfa'id [2]. 25 tahun 1956. Analisis Pemekaran Wilayah Dan Potensi Konflik Di Kabupaten Donggala. ”Faktor utama yang membuat rakyat Papua tidak percaya kepada kebijakan-kebijakan pusat adalah karena pemerintah pusat terlalu sewenang-wenang mengambil alih kewenangan provinsi. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang sudah merdeka sejak tahun 1945. Namun, situasi tersebut dalam beberapa kasus menimbulkan berbagai persoalan baru, seperti: konflik sosial, konflik sumber daya alam dan konflik batas-batas daerah. Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. ”Terbukanya wilayah-wilayah atau reorganisasi ruang yang baru yang kemudian menimbulkan atau menciptakan eksploitasi sumber daya alam, ini saya kira nyata terjadi,” kata Ngurah. Implikasi penelitian adalah pemerintah daerah. UU yang disahkan DPR RI tersebut adalah UU Provinsi Papua Selatan, UU Provinsi Papua Tengah, dan UU Provinsi Pegunungan. Berikut daftar kelima wilayah adat yang menjadi dasar pemekaran wilayah di Papua dan Papua Barat: 1. 4 Berdasarkan penjelasan diatas yang dimaksut dari judul skripsi ini adalahBisnis. Oleh: M. 12. Pemekaran Wilayah Dalam Perspektif Otonomi Daerah” Kualitatif Deskriptif, teori Khalid (2012) Dampak pemekaran wilayah dari perspektif ekonomi pada Kabupaten Bengkulu Tengah, masih belum belum mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang optimal. 6 Pemekaran wilayah adalah pembentukan daerah-daerah otonom baru (Tri Ratnawati dan Robert Endi Jaweng,. Persyaratan pemekaran daerah tercantum dalam Pasal 33-43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan khusus Papua juga diatur dalam UU Otsus. Pemekaran daerah sendiri adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. COM, KARAWANG - Kini wacana pemekaran daerah atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) kembali muncul. Menurut Reza (2014), faktor terpenting sukses tidaknya perjuangan pemekaran daerah adalah faktor politik. Ibu kotanya adalah kecamatan Sungai Raya. Kompasiana adalah platform blog. Senin, 25 September 2023Penyebabnya adalah pemekaran wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang semula terdiri dari 18 kecamatan menjadi 12 kecamatan. Pemerintah dan DPR tengah mematangkan wacana pemekaran tiga provinsi baru: Papua Selatan, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, dan kabupaten baru turunannya. 5. Kebijakan pemekaran wilayah Kabupaten Mamasa yang lepas dari kabupaten induk (Polmas) berdasarkan penetapan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002 tentang Pembentukan. (Poerwadarminta, 2005). Selain UU tentang pemekaran wilayah Papua, Jokowi juga telah menandatangani lima UU tentang provinsi lainnya yakni UU 17/2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, UU 18/2022 tentang. Rencana Pemekaran wilayah merupakan fenomena biasa dan lazim didengar pada era otonomi daerah saat ini. 043 perdesaan yang beralih menjadi desa perkotaan serta terdapat desa perkotaan baru lain yang sebagian terbentuk umumnya karena adanya pemekaran wilayah. Sejarah Ogan Ilir. Rumusan Masalah Berdasarakan atas latar belakang tersebut di atas dirumuskan suatu permasalahan adalah bagaimana proses pemekaran wilayah oleh suatu daerah otonom atau masyarakat yang menghendaki membentuk. Selain itu wacana ini juga mewarnai jagad media di mana tidak sedikit media yang mencoba untuk memberitakan wacana pemekaran wilayah mulai dari pemekaran. Kompasiana adalah platform blog. Menurut hasil kesepakatan, ibu kota Papua Selatan berada di Merauke. Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan yang mempunyai wilayah yang sangat luas. RUU tersebut disahkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rapat pleno yang. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; atau. Namun demo diprediksi semakin besar dan. Korupsi di daerah berkembang seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah melalui UU No. Misalnya adalah Provinsi Lampung yang sebelumnya memiliki tujuh kabupaten/kota kemudian dipecah lagi menjadi empat belas kabupaten/kota. Biasanya, kendala pemekaran wilayah yang jadi masalah awal adalah ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia. setelah mendapat persetujuan dari DPRD Provinsi, Gubernur Provinsi. Oleh karena itu, sebagaimana ditulis kompasiana, "pemekaran wilayah perlu disiapkan secara matang supaya tak menjadi daerah gagal. Tujuan dilakukannya pemekaran daerah adalah untuk membuka peluang-peluang baru bagi upaya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan intensitas pembangunan guna mensejahterakan masyarakat. Baca juga: Tiga Batas Wilayah Indonesia. Pemekaran wilayah atau yang disebut juga dengan otonomi dapat membantu kontrol pemerintah pusat terhadap keadaan suatu daerah, karena melalui pemekaran wilayah berarti adanya perluasan dan pelimpahan kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. 875 Ha dengan jumlah kecamatan sebelum. Misalnya, di wilayah Papua ada usulan pemekaran wilayah adat Tabi-Sereri, atau Lapago-Meepago. Mereka ingin agar hidupnya lebih maju dan sejahtera berkat pembangunan, dan salah satu caranya adalah dengan pembentukan provinsi baru. Namun, sama sekali tidak mempertimbangkan sisi positif dan negatifnya, jika pemekaran sudah terjadi. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Wilayah adat ini berada di sekitar Jayapura dengan memiliki 87 suku. Dasar hukum pemekaran daerah terbaru di Indonesia adalah UU No. 78 Tahun 2007 penggabungan daerah adalah penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersandingan, sedangkan Pemekaran wilayah adalah pemecahan daerah provinsi atau kabupaten/ kota menjadi dua daerah atau lebih. BPHN - Kemenkumham RIPemekaran wilayah Banyumas menjadi topik yang menarik untuk dibahas. 944,95. Diketahui bahwa jarak tempuh antara Indramayu Barat ke Indramayu Timur mencapai sekitar 114 Km. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Mempawah. Pemekaran Papua. Pada rapat sebelumnya yang digelar 27 Juni 2022, DPR dan pemerintah menyepakati cakupan wilayah 3 provinsi baru hasil pemekaran Papua sekaligus ibu kota dari masing-masing provinsi. Tipe-tipe Masalah Wilayah Dalam kenyataannya, secara praktis beberapa tipe masalah wilayah antara lain adalah sebagai berikut (Hanafiah, 1988) : 1. Gugatan itu sebagai bentuk protes MRP terhadap rencana pemekaran wilayah di Bumi Cendrawasih. Pemekaran Wilayah Menurut UU No. Pentingnya pemekaran wilayah pada hakekatnya adalah upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektifdan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. COM - Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Salah satu aturan yang direvisi adalah bahwa selain atas persetujuan MRP, pemekaran wilayah di Papua dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Pemekaran wilayah Banyumas akan membutuhkan anggaran yang besar, baik untuk infrastruktur, sumber. Wacana itu muncul setelah Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut kondisi wilayah Jawa Barat sangat tidak ideal.